ANALISIS DAN PERANCANGAN MOBILE KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Priantoro, Herlambang (2010) ANALISIS DAN PERANCANGAN MOBILE KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.

	Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (221kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (944kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (97kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN) Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Archive (SOURCE CODE) Source Code_06.11.1069 Herlambang Priantoro.zip Restricted to Repository staff only Download (73MB)

Abstract

Saat ini teknologi informasi telah berkembang dengan begitu pesat, berbagai lini kehidupan telah berlomba-lomba untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut guna mempermudah pekerjaan mereka. Sehingga diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, akurat, dan tepat waktu. Seiring dengan semangat pemerintah dalam rangka menerapkan sistem egovernment guna menciptakan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntable maka dibutuhkan peran teknologi guna mempermudah pekerjaan tersebut. Salah satunya adalah dalam proses pembuatan / perpanjangan kartu tanda penduduk, selama ini proses pembuatan / perpanjangan KTP mengharuskan pemohon untuk hadir secara fisik dalam rangkaian proses tersebut. Hal ini akan cukup menyita waktu bagi para pemohon dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi, mengingat tingginya aktivitas ekonomi di kota Yogyakarta. Birokrasi yang rumit dan cenderung berbelit-belit serta munculnya “pungutan liar” juga menjadi salah satu faktor penyebab proses pembuatan / perpanjangan KTP menjadi terkesan lama dan tidak transparan. Selain itu data-data yang dibutuhkan sebagai persyaratan pembuatan KTP juga masih dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang memiliki potensi untuk hilang ataupun rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ketika dibutuhkan. Jika faktor-faktor tersebut diatas tidak segera dibenahi, maka dikhawatirkan masyarakat akan menjadi enggan untuk melakukan kewajibannya sebagai penduduk yaitu melakukan pembuatan / perpanjangan KTP yang pada akhirnya akan menimbulkan beberapa permasalahan kependudukan seperti kasus DPT pada Pemilu 2009 kemarin. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem pembuatan / perpanjangan KTP baru yang dapat memangkas proses birokrasi yang terlalu panjang dan cukup menyita waktu. Sehingga masyarakat dapat melakukan proses pembuatan / permohonan KTP tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Actions (login required)

View Item