PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI GENDER APARTHEID DI AFGHANISTAN: PERSPEKTIF FEMINISME INTERSEKSIONALITAS

Ni’amah, Putri Yuwafi (2025) PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI GENDER APARTHEID DI AFGHANISTAN: PERSPEKTIF FEMINISME INTERSEKSIONALITAS. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.

	Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (467kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (153kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text (PUBLIKASI) Publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kebijakan UN Women dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan, khususnya dalam konteks perempuan dari kelompok minoritas etnis dan agama seperti Hazara. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mrngkaji kelemahan pendekayan universalistik UN Women yang cenderung menggunakan kerangka analisis tunggal (Single Axis Framework), yang mengasumsikan bahwa perempuan merupakan kelompok homogen, tanpa mempertimbangkan persimpangan identitas sepeerti etnis, agama, dan kelas sosial. Dengan menggunakan pendekatan teori interseksionalitas yang di kembang Kimberle Crenshaw, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan UN Women di Afghanistan belum sepenuhnya responsif terhadap pengalaman majemuk dan berlapis yang dialami oleh perempuan Hazara, yang menjadi korban penindasan sistemik dari rezim Taliban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan normatif dengan analisis dokumen dari laporan resmi UN Women, kerangka hukum hak asasi manusia Internasional, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan UN Women masih terbatas pada pendekatan gender mainstreaming yang bersifat umum dan netral, sehingga mengabaikan kebutuhan khusus perempuan dari kelompok yang mengalami subordinasi interseksional. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan menuju pendekatan interseksional yang mampu memetakan, memahami, dan merespons kerentanan perempuan secara kontekstual dan inklusif.

Actions (login required)

View Item