IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2015 DALAM PENGUATAN KERJA SAMA DI MUSEUM SANDI YOGYAKARTA

Dianingsih, Firdha Eka Susanti (2022) IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2015 DALAM PENGUATAN KERJA SAMA DI MUSEUM SANDI YOGYAKARTA. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.

	Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (606kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (328kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (98kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)
	Text (PUBLIKASI) Publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (512kB)

Abstract

Penelitian dengan Implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Dalam Penguatan Kerja Sama Di Museum Sandi Yogyakarta mengkaji bentuk-bentuk kerja sama yang telah dilakukan museum sesuai dengan acuan aturan yang berlaku. Melalui metode kualitatif deskriptif, peneliti menjabarkan dalam bentuk gambaran mengenai ragam program yang dijalankan di Museum Sandi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan dua analisa, yang pertama adalah penggalian data bentuk kegiatan dan program apa saja yang telah dilaksanakan museum sebagai bentuk kepatuhan pada aturan yang menjadi landasan operasional museum dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Kemudian yang kedua, berdasarkan tiga faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin, 1986:89 peneliti mencocokan hasil wawancara dan menggabungkan observasi selama penelitian berlangsung di Museum Sandi dengan durasi 6 bulan lamanya. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa Museum Sandi telah berhasil mengimplementasikan PP No 6 Tahun 2015 yang pengukurannya dilihat dari 3 indikator yakni perspektif kepatuhan yang diturunkan melalui acuan peraturan atau Undang-undang terkait, kemudian diukur dengan kelancaran rutinitas dari tidak adanya persoalan implementasi, dan terakhir mengacu pada kepuasan yang diterima sasaran penerima manfaat yaitu masyarakat umum.

Actions (login required)

View Item