PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI WEBSITE PUTRI JOGJA DALAM MENDUKUNG LAYANAN INFORMASI PARIWISATA DI KOTA YOGYAKARTAAdella FaraArnataauthorPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-government melalui website Putri Jogja dalam mendukung layanan informasi pariwisata di Kota Yogyakarta. Latar belakang penelitian didasarkan pada urgensi transformasi digital dalam sektor pariwisata sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada kerangka teori e-government menurut Indrajit (2002), yang meliputi aspek support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi website Putri Jogja secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Pada aspek capacity, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah SDM, ketergantungan pada individu tertentu, belum optimalnya transfer knowledge, serta kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur sistem. Pada aspek support, ditemukan adanya komitmen kelembagaan yang kuat dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang didukung oleh kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan Satu Data, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dukungan anggaran yang berkelanjutan, meskipun efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada aspek value, website Putri Jogja mampu memberikan nilai melalui peningkatan efektivitas layanan informasi pariwisata, efisiensi pengelolaan data dan penyebaran informasi, serta transparansi informasi publik yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, ditinjau dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), implementasi website Putri Jogja telah sejalan dengan prinsip digitalisasi layanan publik dan integrasi data, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek tata kelola, manajemen data, serta peningkatan kualitas layanan berbasis pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)2026-05-18Universitas AMIKOM Yogyakarta;Fakultas Ekonomi & SosialThesis