@phdthesis{universitasamikomyogyakarta32551,
           title = {INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA INFORMASI PEMERINTAH
DALAM MEMBANGUN PELAYANAN PUBLIK DIGITAL :
STUDI PADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DIY},
            year = {2026},
           month = {February},
          author = {Olga Naradinda},
          school = {Universitas AMIKOM Yogyakarta},
        abstract = {Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Instagram sebagai media
informasi pemerintah dalam mendukung pelayanan publik digital pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami
praktik pengelolaan Instagram sebagai sarana penyampaian informasi layanan
hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram dimanfaatkan
sebagai media utama dalam menyampaikan informasi terkait jenis layanan,
prosedur dan persyaratan administrasi, jadwal pelayanan, inovasi layanan digital,
serta sosialisasi kebijakan. Penyajian konten dalam bentuk infografis,
dokumentasi kegiatan, dan video singkat memperkuat daya tarik serta
memudahkan masyarakat dalam memahami substansi layanan. Dalam perspektif
teori Uses and Gratifications, pemanfaatan Instagram menunjukkan pemenuhan
kebutuhan kognitif (cognitive needs) masyarakat, di mana audiens secara aktif
menggunakan media sosial untuk memperoleh informasi dan mengurangi
ketidakpastian sebelum mengakses layanan. Namun demikian, penelitian ini juga
menemukan tantangan dalam pengelolaan akun, khususnya keterbatasan sumber
daya manusia (SDM) serta adanya target produksi hingga 50 unggahan per
minggu yang berpotensi memengaruhi kualitas substansi informasi. Secara
keseluruhan, Instagram memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan
publik digital yang lebih terbuka, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat, meskipun masih memerlukan optimalisasi pada aspek manajemen
konten dan penguatan SDM.},
        keywords = {Instagram, Media Informasi Pemerintah, Pelayanan Publik Digital,
Kementerian Hukum DIY, Komunikasi digital, Government Information Media, Digital Public Service,
Ministry of Law DIY, Digital Communication.},
             url = {https://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/32551/}
}