ANALISIS PERANAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KASTA DALIT DI INDIA TAHUN 2018-2021Rehan Fadhiil PutraNardaauthorPenelitian ini mengkaji peranan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) dalam menangani kekerasan terhadap perempuan Dalit di India pada periode 2018–2021. Perempuan Dalit, yang berada pada kasta terendah dalam sistem sosial India, menghadapi diskriminasi ganda berbasis gender dan kasta, sehingga menjadikan mereka kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun struktural. Permasalahan ini semakin kompleks karena lemahnya perlindungan hukum, budaya patriarki yang mengakar, serta sikap aparat yang kerap abai dalam menegakkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan analisis dokumen, literatur akademik, laporan resmi, serta publikasi organisasi internasional. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Organisasi Internasional Clive Archer dengan fokus pada peran normatif, fasilitator, dan administratif organisasi internasional dalam isu global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UN Women telah menjalankan berbagai program, seperti pemberdayaan ekonomi melalui Dalit Women’s Livelihood Accountability Initiative (DWLAI), penguatan literasi hukum, advokasi kebijakan, serta kampanye global untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai kekerasan berbasis kasta. Selain itu, UN Women juga berperan aktif dalam forum multilateral dengan mendorong isu perempuan Dalit ke dalam agenda Dewan HAM PBB dan CEDAW. Namun demikian, intervensi tersebut belum efektif menekan angka kekerasan. Data resmi justru memperlihatkan peningkatan kasus selama periode penelitian, yang menegaskan bahwa hambatan struktural, budaya impunitas, dan diskriminasi institusional tetap menjadi faktor dominan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun UN Women telah berkontribusi signifikan dalam pemberdayaan dan advokasi, keberhasilannya masih terbatas pada penguatan kapasitas komunitas dan kesadaran normatif. Upaya yang lebih terintegrasi, termasuk reformasi kelembagaan dan perubahan paradigma sosial, diperlukan agar perlindungan bagi perempuan Dalit dapat tercapai secara berkelanjutan.327 Hubungan internasional2025-08-08Universitas AMIKOM Yogyakarta;Fakultas Ekonomi & SosialThesis