TY  - THES
UR  - https://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/31511/
M1  - bachelor
TI  - IDENTIFIKASI RISIKO KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN STANDAR ISO/IEC 27001:2022 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI DIY
ID  - universitasamikomyogyakarta31511
Y1  - 2025/08/26/
KW  - ISO/IEC 27001:2022
KW  -  risiko keamanan informasi
KW  -  manajemen risiko
KW  -  kontrol ISMS
KW  -  Diskominfo
KW  -  information security risk
KW  -  risk management
KW  -  ISMS controls
KW  -  Ministry of Communication and Information Technology.
PB  - Universitas AMIKOM Yogyakarta
A1  - Kaum, Leonsius Faldi
AV  - restricted
N2  - Keamanan informasi merupakan faktor penting dalam menjaga kerahasiaan,
integritas, dan ketersediaan data, terutama bagi instansi pemerintah yang mengelola
layanan publik digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi
Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) sebagai penggerak program Jogja Smart
Province menghadapi potensi kebocoran data, serangan siber, dan gangguan
operasional yang dapat menurunkan kualitas pelayanan serta kepercayaan
masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya identifikasi dan evaluasi risiko
keamanan informasi secara sistematis agar kelemahan dapat diketahui dan
ditangani dengan tepat.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Data diperoleh melalui observasi checklist ISO/IEC 27001:2022,
wawancara semi-terstruktur, dan telaah dokumentasi. Analisis dilakukan
berdasarkan kerangka ISO 31000 yang meliputi identifikasi, analisis likelihood dan
impact, evaluasi tingkat risiko menggunakan matriks, serta penyusunan
rekomendasi mitigasi. Hasil pengukuran dituangkan dalam persentase kepatuhan
kontrol dan peta risiko (risk register) untuk menggambarkan kondisi keamanan
informasi di Diskominfo Provinsi DIY.
 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar kontrol keamanan informasi 
telah diterapkan dengan baik, dengan tingkat risiko pada kategori rendah hingga
sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi
Diskominfo Provinsi DIY cukup memadai, meski masih terdapat kelemahan pada
manajemen aset informasi dan kontrol akses. Penelitian ini memberikan dasar
rekomendasi penguatan kebijakan keamanan informasi, serta dapat dimanfaatkan
instansi pemerintah lain sebagai referensi penerapan ISO/IEC 27001:2022.
ER  -