KONTESTASI NORMA HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH MYANMAR DAN ASEAN INTERGOVERMENTAL COMISSION ON HUMAN RIGHTS

Humaira, Cindy Chairunnisa (2025) KONTESTASI NORMA HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH MYANMAR DAN ASEAN INTERGOVERMENTAL COMISSION ON HUMAN RIGHTS. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.

	Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (659kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (417kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (870kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (126kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text (PUBLIKASI) Publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (887kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kontestasi norma hak asasi manusia (HAM) antara Pemerintah Myanmar dan Komisi AntarpemerintahASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), khususnya dalam konteks pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan krisis politik pasca kudeta militer2021. Studi ini menyoroti bagaimana konflik nilai dan kepentingan antara aktornegara dan lembaga regional menciptakan hambatan serius terhadap internalisasi norma HAM di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana dan studi pustaka, serta didasarkan pada kerangkateoritik kontestasi norma dari perspektif konstruktivisme kritikal. Teori inimemandang norma sebagai konstruksi sosial yang selalu terbuka terhadapinterpretasi dan perdebatan, tergantung pada konteks politik, identitas, dan pengalaman historis para aktor. Dalam kasus Myanmar, norma HAM ditolakmelalui narasi kedaulatan nasional dan stabilitas domestik, sementara AICHR menghadapi keterbatasan institusional dalam menjalankan mandat perlindungannyaakibat prinsip non-intervensi yang dominan di ASEAN. Temuan penelitianmenunjukkan bahwa ketegangan antara nilai universal HAM dan prinsip kedaulatannegara menciptakan ruang kontestasi yang kuat, di mana norma-norma global tidak serta-merta diterima, tetapi disesuaikan, ditolak, atau bahkan dimodifikasi sesuai dengan kepentingan domestik. AICHR, meskipun memiliki mandat normatif, gagalmenjadi agen transformasi yang efektif karena keterbatasan struktural dankurangnya otoritas yang mengikat. Studi ini menegaskan pentingnya reformulasi pendekatan HAM regional yang lebih progresif, serta perlunya peran aktif masyarakat sipil dalam mendorong internalisasi norma melalui tekanan diskursif dan diplomasi transnasional. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi kajian hubungan internasional dan pengembangan norma, serta rekomendasipraktis untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM di kawasan ASEAN.

Actions (login required)

View Item