ANALISIS KEPATUHAN PAKISTAN TERHADAP CONVENTION ON THE ELIMINATIONS ALL OF FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM KASUS PENINGKATAN CHILD AND FORCED MARRIAGE (CFM) PASCA KRISIS IKLIM TAHUN 2022

Aprelia, Eva (2025) ANALISIS KEPATUHAN PAKISTAN TERHADAP CONVENTION ON THE ELIMINATIONS ALL OF FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM KASUS PENINGKATAN CHILD AND FORCED MARRIAGE (CFM) PASCA KRISIS IKLIM TAHUN 2022. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.

	Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (658kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (649kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (113kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB)
	Text (PUBLIKASI) Publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Pakistan terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), dengan fokus pada peningkatan praktik Child and Forced Marriage (CFM) pasca krisis iklim tahun 2022. Dengan menggunakan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan Pakistan adalah sebuah fenomena berlapis yang melampaui tipologi kepatuhan sederhana.Secara teknis, Pakistan menunjukkan non-compliance due to incapacity, yang terlihat dari keterbatasan kerangka hukum, institusional, dan sumber daya untuk melindungi perempuan dari praktik CFM, terutama dalam situasi darurat. Namun, penelitian ini berargumen bahwa kegagalan kapasitas tersebut bukanlah ketidakmampuan murni, melainkan merupakan manifestasi dari intentional non-compliance. Ini terjadi karena negara secara sadar memilih untuk tidak menutup kesenjangan kapasitas yang ada. Faktor utama yang mendorong pilihan ini adalah struktur sosial patriarki yang mengakar kuat, yang membuat pemerintah cenderung mempertahankan norma tradisional daripada menerapkan reformasi progresif. Dengan demikian, ketidakpatuhan Pakistan terhadap CEDAW tidak dapat dikategorikan sebagai kegagalan pasif, melainkan sebagai keputusan politik yang disengaja.

Actions (login required)

View Item