ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA KELURAHAN CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN)

Reyvaldi, Muhammad Giazqa (2023) ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA KELURAHAN CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN). S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.

	Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (952kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (479kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (68kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN) Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text (PUBLIKASI) Publikasi - Muhammad Giazqa Reyvaldi.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis penerapan SPIP terkait pengelolaan dana desa pada pemerintahan Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem pengendalian inter pemerintah pada pengelolaan desa Condongcatur sudah sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berhubungan dengan kebijakan organisasi, aturan-aturan terkait dana desa, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil analisis yang dilakukan di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dimana pengimplementasian terhadap PP No 60 Tahun 2008 masih terdapat pasal-pasal yang belum dilaksanakan, dibuktikan masih ada 7 pasal dari 10 pasal yang belum diterapkan Desa Condongcatur secara optimal yaitu reviu atas kinerja instansi pemerintah pasal 19 ayat 3b, pembinaan sumber daya manusia pasal 20 ayat 2a dan 2b, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pasal 21 ayat 2a, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja pasal 35 ayat 2a dan 2b, pemisahan fungsi/tugas pasal 36 ayat 2, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting pasal 37 ayat 2, dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting pasal 40 ayat 2. hal ini menunjukkan bahwa SPI pada pengelolaan dana desa Condongcatur belum optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP.

Actions (login required)

View Item